Tradeoffs Pemilu 2009

Bisnis Indonesia Senin, 18/05/2009 12:45 WIB

Dari satu sisi Pemilu 2009 merupakan pendorong atau stimulus ekonomi. Argumennya, karena Pemilu 2009 menyebabkan puluhan triliun rupiah dana mengalir, baik anggaran KPU dan KPUD maupun pengeluaran partai dan para calon legislator, ke dalam putaran ekonomi masyarakat.

Stimulus berlanjut hingga bulan Juli 2009 karena akan berlangsung pemilihan presiden. Bila tak selesai dalam satu putaran berarti stimulus akan berjalan hingga putaran kedua pemilihan presiden pada September 2009. Dengan demikian kalkulasi di atas kertas menunjukkan bahwa Pemilu 2009 menjadi stimulus bagi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global.

Berapa besar stimlusnya? Ada yang memperhitungkan total pengeluaran untuk Pemilu baik dari APBN dan APBD maupun dari partai dan para calon mencapai Rp58 triliun. Dengan target PDB dalam APBN 2009 mencapai Rp5.328 triliun, berarti kontribusi ekonomi Pemilu adalah 1,08%. Jika asumsi perkiraan total pengeluaran Pemilu hanya Rp30 triliun maka kontribusinya cuma sekitar 0,6%. Kontribusi yang lumayan signifikan.

Tapi daya dorongnya akan habis setelah usai Pemilu. Hampir pasti tidak ada multiplier effect-nya ke tahun 2010 yang berakselerasi ke tahun-tahun berikutnya. Jika pengeluaran Rp30 triliun-Rp58 triliun dirata-ratakan menjadi Rp44 triliun digunakan membangun jalan, maka akan terbangun sekitar 1.100 km jalan bebas hambatan (tol).

Dengan model multiplier effect dimana kecenderungan hasrat mengkonsumsi (MPC) 0,50 angka pengganda adalah 2,00. Artinya, investasi sebesar Rp44 triliun akan menjadi Rp88 triliun. Apabila pembangunan jalan senilai Rp44 triliun dikerjakan dalam setahun, maka dana tersebut meningkatkan produksi nasional (PDB) sebesar Rp88 triliun.

Pertambahan lapangan kerja tentu akan mengakibatkan pertambahan pendapatan nasional yang akan menyebabkan konsumsi meningkat sehingga mendorong sektor riil. Para pengusaha akan membeli peralatan dan bahan bangunan dimana implisit? membayar pajak. Perekonomian akan berputar lebih cepat hingga ke tahun-tahun berikutnya. Pemerintah pun mendapatkan pajak untuk membiayai roda pemerintahan dan pembangunan.

Tradeoffs makin besar karena Pemilu 2009 tidak siginifikan mengurangi fraksi di DPR-RI. Hanya berkurang dari 10 menjadi sembilan fraksi. Akibatnya ialah sebagaimana pengalaman selama ini. Keputusan di parlemen akan ditentukan kesepakatan politik di luar sidang alias black deal. Keputusan pun lebih memihak pada kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Ketidakmampuan pemerintah merealisasi rencana yang sudah diundangkan selalu disikapi oleh parlemen dengan sangat permisif.

Tradeoff lain akibat Pemilu 2009 yang tidak dihitung dalam kalkulasi stimulus ekonomi ialah? produksi jutaan orang calon lagislator bersama tim sukses dan pendukungnya yang melakukan dan menghadiri kampanye. Jika sekian puluh hari kerja dikali sekian juta orang dikali produksi nasional harian per kapita, maka tradeoffs makin besar. Tambah kerugian akibat banyaknya para calon yang sakit jiwa seperti yang diberitakan media massa. Bahkan ada trade off karena praktek sogok politik untuk dapat suara menyebabkan moral hazard dalam masyarakat.

Sebenarnya penelitian sudah membuktikan bahwa demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemilu 2009 juga menyebabkan terjadi tradeoffs yang besar. Tapi, demokrasi sudah dianggap sebagai kebahagiaan baru bagi masyarakat negara sedang membangun yang terbius kemajuan negara-negara industri maju. Oleh karena pilihan dan konsensus nasional sudah diputuskan, maka akibatnya harus dipikul bersama. Tradeoffs yang besar harus ditanggung bersama oleh bangsa ini. Hidup harus memilih dan memikul apa pun konsekuensinya.